Selamat Datang!

Koperasi Menanggung Beban Pajak Ganda

JAKARTA, KOMPAS - Insentif pajak dipandang perlu untuk mendorong pengembangan koperasi. Insentif ini juga diyakini dapat meningkatkan daya saing bisnis koperasi.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Meliadi Sembiring, Senin (30/10), di Jakarta, mengatakan, koperasi di Indonesia mengalami beban pajak ganda. Pertama, koperasi sebagai badan usaha dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, sisa hasil usaha koperasi pun dikenakan pajak.

Pungutan pajak lain juga masih ada. Misalnya, pengenaan pajak terhadap bunga simpanan. Setiap kelebihan dari bunga simpanan sebesar Rp 240.000 di kenakan pajak. Batasan itu mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Udang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

“Masih dibahas perlunya insentif atau semacam perlakuan pajak khusus bagi koperasi. Kalau bisa, kami ingin implementasinya bisa cepat,” ujar Meliadi.

Dia mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih mereformasi koperasi. Wujudnya ada dua, yakni rehabilitasi dan reorientasi. Rehabilitasi mencakup kegiatan membubarkan koperasi yang sudah lama tidak aktif. Sekitar 40.013 koperasi sudah dibubarkan. Mayoritas berlatar belakang koperasi fungsional dan koperasi pemasaran. Sampai saat ini masih ada sekitar 150.000 koperasi berstatus aktif.

Sementara reorientasi merupakan upaya pencitraan kembali serta perbaikan kualitas usaha koperasi. Di sini pemerintah menekankan  tidak ada target jumlah koperasi yang berhasil mengalami reorientasi.

Suroto dari lembaga pengajian dan pengembangan koperasi mengatakan, insentif pajak bagi koperasi merupakan hak moral. Selama ini, koperasi sudah membagikan sisa hasil usaha secara adil sesuai besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian, koperasi memberikan balas jasa kepada anggota sesuai modal yang tersedia.

Menurut  Suroto, selain persoalan pajak, koperasi juga terkendala anggapan bahwa koperasi hanya mengurus bisnis kecil dan perlu terus dibina. Anggapan seperti ini masih berkembang di masyarakat. Untuk mengubah anggapan itu, pemerintah bersama DPR kini menbahas Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. (MED)

Sumber: Kompas Cetak; Selasa, 31 Oktober 2017; Halaman 20
Sumber Gambar: http://majalahpeluang.com/wp-content/uploads/2016/02/Meliadi-sembiring.jpg



Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Tuesday, October 31, 2017
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved