Selamat Datang!

Kalteng Dijajah Investor

Sikap kritis terhadap keberadaan para investor di Kalteng dilontarkan oleh Kusni Sulang seorang tokoh masyarakat adat di Kalteng.  Putra Kalteng yang pernah lama menetap di Prancis ini menyebutkan wilayah Kalteng sekarang tengah berada di bawah koloni atau jajahan para investor perkebunan dan pertambangan.

“Mestinya lembaga masyarakat adat bisa menjadi lembaga yang independen untuk mengontrol masyarakat.  Ini menjadi kendaaan politik, masyarakat adat sudah menjadi tidak independen.  Dikatakan tidak independen karena saat ini masyarakat adat sudah termarginalisasi oleh investor, masyarakat adat bisa dengan mudahnya menjual tanah kepada perusahaan tambang dan perkebunan, padahal tanah adalah tempat hidup masyarakat adat dan tidak dapat dipisahkan,” tegasnya saat dialog public ‘Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Negara” AMAN Kalteng di Aula Soverdi Jalan Tjilik Riwut km 5,5 Sabtu (30/7) lalu.

Dia menyebutkan, saat ini Kalteng menjadi daerah koloni jajahan para investor, lanjutnya, Kalteng hanya sebagai penyedia bahan mentah, banyak perusahan sawit di Kalteng, tapi harga minyak, sayur masih tinggi, begitu juga dengan pertambangan batubara, tetapi masih banyak jalan-jalan yang rusak, “Artinya para investor tidak menyejahterakan masyarakat Kalteng,” ungkapnya.

Sebagai tokoh masyarakat adat AMAN Kalteng Kusni Sulang mengajak masyarakat Kalteng untuk melawan, jika hak-hak masyarakat adat sudah direbut. “Masyarakat adat menyangkut seluruh bidang kehidupan seperti, tanah, hutan, sungai bukan hanya sekedar hukum,” ujarnya.

Senada itu, salah satu tokoh Kalteng Sabran Ahmad menjelaskan hukum adat sudah ada sejak belum adany keperintahan RI.  Masyarakat adat saat ini, diatur oleh pemerintah dan ditata oleh agama.  Adat dan hukum adat sangat sedikit perbedaannya.  Adat merupakan salah satu sikap, etika, dan norma.  Sehingga apabila dilanggar sanksinya adalah cacat moral.

Sedangkan hukum adat adalah sebuah peraturan yang menunjukan identitas masyarakat adat yang memiliki cirri khas.

“Lingkungan alam juga mencerminkan identitas masyarakat adat, busana daerah dan obat-obatan tradisional merupakan cirri khas masyarakat adat.  Sedangkan hukum adat sebagai identitas, yaitu dengan pendekatan sejarah.  Namun, hukum adat masih belum banyak disinkronisasi dengan hukum nasional,” ucapnya.

Hukum selalu berbicara bukti, aturan itu selalu memakai bukti.  Sementara aparat penegak hukum tidak pernah diberikan sanksi.  Seharusnya disinilah peran dari hukum adat yang akan melindungi masyarakat adat, apabila terjadi pelanggaran hukum.  Ketika wilayah komunitas wilahay adat dilanggar, disinilah disinkronkan antara hukum adat dan hukum nasional.

“Untuk terjadi kesetaraan antara hukum adat dan hukum nasional, harus ada rasa nyaman.  Tidak ada salah satu dari hukum adat dan hukum nasional yang lebih baik, tetapi semua sama.  Sehingga terjadi sinkronisasi di antara keduannya,” kata pengamat hukum dan akademisi Rahmadiansyah Bagan yang juga salah seorang pembicara pada dialog publik “Sinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Negara.”

Masyarakat adat, lanjutnya harus bisa menuntut apa saja yang menjadi hak-haknya.  Masuknya investor seperti, perkebunan dan pertambangan akan menyebabkan identitas masyarakat adat berubah dikarenakan arus reformasi.

“Mari perkuat diri kita menjadi sebuah sub suku Indonesia, menjadi suku Kalteng yang nantinya akan bicara mengenai hukum nasional dengan memperkuat pranata social kita, hukum kita, dan lembaga adat kita.  Dan memberikan pemikiran-pemikiran kita, bahwa orang dayak bisa menyelesaikan hukum sendiri, dan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum nasional.  Dengan memperkuat landasan sosiologis seperti memperkuat symbol dan aturan-aturan adat, “tambahnya.

 

SUMBER : KALTENG POS, Selasa 2 Agustus 2011


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Wednesday, August 3, 2011
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved