Selamat Datang!

Ekonomi Kerakyatan Amanat Konstitusi

UUD 1945 sebagai dasar  negara telah mewajibkan kita  bersama mendukung apa yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2010-2014 untuk memprioritaskan pembangunan berbasis rakyat melalui ekonomi kerakyatan sebagai kelanjutan dari pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur pada periode sebelumnya layak diberikan apresiasi karena tidak ada alasan yang cukup untuk tidak mengatakannya sukses. Infrastruktur yang dibangun dapat dilihat nyata secara fisik, seperti jalan dan jembatan yang selalu dilalui dalam keseharian aktivitas kita.

Tapi keberhasilan pembangunan infrastruktur tidaklah cukup untuk membuat kita berbangga dan berpuas diri karena hakekat  pembangunan adalah  terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan demikian infrastruktur adalah sarana mewujudkan cita-cita  bersama nan mulia tersebut.

Menjadi penting sekarang adalah bagaimana para pemilik negeri (anak negeri) ini dapat lebih optimal  memanfaatkan fasilitas  dan sumber daya yang ada bagi  kesejahteraannya sebagai subyek berharkat dan bermartabat.  Untuk itu, tiada lain pilihan adalah berpihak dan  berorientasi kepada pembangunan berbasis rakyat, bukan memberi affirmative kepada mereka yang sudah kuat, pemodal besar (investor para pemilik kapital yang besar dan sangat besar).

Landasan  konstitusional   harus didukung oleh pemahaman yang  benar dan kita paham betul  tentang ekonomi kerakyatan tersebut. Salah satu wujud ekonomi kerakyatan yang dikembangkan adalah melalui Koperasi.

Konstitusi negara Indonesia telah memberi peran kepada  Koperasi sebagai pilar, lokomotif ekonomi kerakyatan. Peran ini sebagai bagian penting dari pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Koperasi Indonesia mengemban misi kesejahteraan bagi negara dan dalam upaya misi luhur.

Jiwa  dan semangat Koperasi harus berkembang di badan usaha lain yang dimiliki swasta maupun  negara. Kondisi kekinian semakin menempatkan peran strategis dari semangat Koperasi tersebut dalam menyikapi cengkeraman kapitalisme dan konsumerisme yang sedang mengancam.

Koperasi berdasarkan watak dan ideologinya, sejatinya  merupakan media yang sangat strategis  bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat,  untuk memerangi kemiskinan. Dan, ini sejalan dengan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang  memprioritaskan pengembangan dan kemajukan ekonomi kerakyatan. Ekonomi berbasis rakyat ini  sejatinya bagaimana rakyat dimampukan untuk menguasai alat-alat produksi, sumber-sumber hidup dan penghidupan.

Salah satu faktor penyebab orang menjadi miskin adalah karena tidak memiliki aset produktif yang dapat digunakan  untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Peran Koperasi sebagai sokoguru  perekonomian  tidak hanya  sekadar meningkatkan pendapatan  anggotanya  tetapi juga harus  mampu meningkatkan  kepemilikan aset  produktif  bagi anggotanya.

Kondisi Indonesia saat ini sungguh  memprihatinkan jika dilihat dari kedaulatan. Sektor ekonomi merupakan salah satu wujud kedaulatan dengan kepemilikan asset. Sayangnya, banyak perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang sahamnya dijual kepada pihak asing yang kemudian mendominasi perusahaan multinasional,  transnasional yang beroperasi di Indonesia. Karena  perusahaan-perusahaan ini  dimiliki asing tentu saja segala keuntungannya dinikmati asing, dikeruk dari rakyat Indonesia, dan ini sungguh menyedihkan.

Hampir senada dengan bentuk penguasaan  aset tersebut juga terjadi kolonisasi tanah dengan pembenaran investasi yang dilandasi semata-mata formalitas dan memanfaatkan kelemahan maupun memanipulasi ketentuan perundang-undangan, seperti pembukaan lahan untuk  investasi perkebunan besar dan pertambangan.

Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh nyata di depan mata kita bagaimana konflik lahan perusahaan dan masyarakat selalu menempatkan posisi masyarakat lemah. Salah satu yang membuatnya lemah adalah karena kebanyakan penguasaan de facto sedangkan perusahaan (pemodal besar) penguasaan lahan secara de jure walaupun senyata-nyatanya proses mendapatkan pengakuan de jure dari negara tersebut cacat hukum, mengingkari semangat konstitusi. Salah satu contohnya adalah pencabutan  23 ijin  perusahaan perkebunan diwilayah eks PLG di Kabupaten Kapuas.

Koperasi atau CU (Credit Union) dapat menjadi sarana efektif bagi negara untuk melakukan  restrukturisasi ekonomi  dalam penguasaan aset. Koperasi  dapat berfungsi  sebagai alat  untuk  memeratakan struktur  konsentrasi penguasaan aset sehingga para ekonomi lemah (masyarakat miskin-masyarakat adat) dapat memiliki kesempatan  menguasai aset  produktif untuk menciptakan kemandirian ekonominya.

Sudah barang tentu kemampuan Koperasi atau CU untuk menjalankan misi harus teguh dan komit untuk menjalankan pilar,  nilai-nilai, dan prinsip-prinsip. Salah satu  pilar yang dengan teguh dijaga oleh gerakan CU seperti CU Betang Asi, bagaimana semangat kemandirian itu tetap terus dijaga, modal dan simpanan serta pinjaman betul terjaga dengan baik.  Prinsip dari, oleh, dan untuk anggota konsisten dijalankan dan diyakini benar tanpa permisive dengan kepentingan yang tidak sejalan dengan jati diri  Koperasi.

Semangat kemandirian yang dilahirkan dari prinsip demokrasi oleh dan untuk  anggota tersebut dalam perkembangan kekinian terindikasi akan diganggu oleh kepentingan politik, intervensi politik.

Rakyat kecil dan miskin secara jumlah memang banyak dan potensial dimanfaatkan demi kepentingan politik praktis  dengan budaya instan bangsa Indonesia yang mudah melupakan substansi dan hakekat serta mengingat dan merasa berhutang budi dengan hal yang sifatnya karitatif sesaat, amplop dan bantuan-bantuan hibah. Dan apabila sedikit saja kita telisik lebih mendalam hal tersebut hanya seolah-olah.

Lebih celaka, jika hal tersebut menjadi desain besar para pemegang kekuasaan kolaborasi dengan pemodal untuk melanggengkan kekuasaan dengan pilihan politik yang lebih menguntungkan para pemodal besar dan rakyat pada posisi justifikasi dan legitimasi semu, maka sekali lagi pilihan jalan kapitalis dan neolib yang dipilih akan menjadi kepastian  bangsa kita  menjadi kuli dan orang-orang buangan, sampah di negaranya sendiri.

Indonesia jika tidak ada perubahana pola pikir dan orientasi yang agak revolusioner, terutama para pemegang kekuasaan, maka bersiaplah menjadi bangsa jongos orang asing. Indikasi ke arah pilihan itu dapat kita telisik dalam Rancangan Undang-Undang (UU) Koperasi yang sedang digodok di DPR sangat kapitalistik dan  wajib kita kritisi agar  nantinya UU tersebut betul-betul sejalan dengan roh dan jiwa Koperasi.

Kalimantan Tengah dapat melakukan perlawanan jika kita mampu membangunkan kesadaran kolektif. Perjuangan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah di tahun 50-an dapat menjadi bahan pelajaran. Bagaimana pada saat itu semangat kebersamaan dan kesadaran politik merasa tertindas,  kemiskinan serta keterpinggiran menjadi  common enemy, musuh kolektif.

Bagaimana kesadaran tersebut muncul dari berbagai kalangan, baik akar rumput dan elit, pejuang politik-diplomasi dan pejuang yang bergerilya di lapangan. Pelajaran dan semangat tersebut harus kita refresh dengan tantangan kekinian Kalteng.

Soekarno dengan trisaktinya mengingatkan  kita berjuang untuk kemandirian, kedaulatan dan martabat sebagai warga manusia dan bangsa. Tantangan kekinian kita,  trisakti Soekarno tersebut harusnya terus mendorong dan menjiwai apa yang kita pikirkan dan lakukan dalam segala bidang kehidupan.

Semangat itu menjadi keharusan bagi kita  mendukung program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan yang betul-betul memiliki gagasan, konsep, ideologi, dan cita-cita jelas.

Sejak awal Soekarno telah berupaya merumuskannya sebagai refleksi dari situasi  kondisi bangsa ini dan apa yang akan dihadapi. Trisakti tersebut harusnya menginspirasi dan menjadi tekad kolektif  perjuangan rakyat Kalteng untuk memperoleh kembali harkat dan martabat yang telah terampas, kemandirian, dan kedaulatan.

Kemandirian harus dibangun dan dituangkan dalam program kerja yang runut dan sistematis serta ideologis. Pendidikan untuk ideologisasi kerakyatan ini menjadi hal yang mendasar dan betul-betul dilakukan tanpa mengenal lelah seperti kata-kata bijak yang mengatakan bahwa untuk merobah satu persepsi membutuhkan berton-ton pendidikan.

Dalam  gerakan dan  kerja kolektif kita, hal penting yang juga harus  diubah adalah cara pikir dan cara tindak para birokrat, bukan tukang perintah yang arogan dengan pendekatan kekuasaan elitis, mbosy.

Masih banyak mental birokrat yang berparadigma bukan pada hal-hal yang substantif dan mengayomi, mencari-cari kekurangan yang sifatnya teknis seperti logo  dan lain sebagainya. Sangat jauh dari hal yang hakekat-substansif dan ideologis. Cara berfikir dan bertindak demikian harus dibuang dan oknum yang demikian harus dibina, disekolahkan maupun diistirahatkan.

Tekad kuat dan mengayomi harus dipilih dan dijaga jika kita bertekad secara kolektif membangun ekonomi kerakyatan yang ideologis sebagai upaya bersama   membangun kemandirian, merebut kembali harkat martabat dan kedaulatan  seperti yang dicita-citakan Soekarno dan Hatta  yang telah  diamanatkan dalam konstitusi, bukan untuk dihianati.

Oleh: AMBU NAPTAMIS (Praktisi Hukum,  Direktur LDP & Ketua Dewan Daerah AMAN Kalteng)

Sumber: http://media.hariantabengan.com

Sumber gambar: http://bossgahutagalung.files.wordpress.com


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Saturday, May 7, 2011
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved