Selamat Datang!

Aliansi Bumi Pertanyakan REDD+

Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, Lembaga Dayak Panarung (LDP) berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Ikut tergabung di dalam Aliansi Bumi pada akhir April 2011 beberapa penggiat LDP  turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Berikut salinan berita yang diambil dari koran Kalteng Pos:

Puluhan aktivis dari 10 ormas/ LSM yang menamakan diri Aliansi Bumi mempertanyakan program REDD+. Aliansi yang terdiri atas perwakilan Save of Borneo (SOB), WALHI Kalteng, BEM STIMIK, BEM STAIN, BEM UNKRIP, BEM UNPAR, AMAN Kalteng, Lembaga Dayak Panarung (LDP), KAMMI dan SLANKERS itu menyoal program kerja sama luar negeri yang dianggap belum diketahui masyarakat banyak itu.

Pertanyaan terhadap program kerja sama yang mengantarkan gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, bupati Kapuas H.M. Mawardi dan pejabat lainnya ke Brazil itu disampaikan Kamis (21/4) kemarin saat mereka menggelar aksi dalam rangka hari bumi 2011 di halaman kantor gubernur Kalteng. Para aktivis tersebut juga mempertanyakan keuntungan REDD+ bagi rakyat Kalteng.

Selain mempertanyakan keuntungan progaram REDD+ para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain menuntut penghentian dan pencabutan izin perusahaan yang menimbulkan konflik, menghentikan izin PBS dan tambang bermasalah, menghentikan konversi hutan dan menegakkan hukum di sektor kehutanan.

Mereka menyatakan, beberapa tahun belakangan isu yang banyak dibicarakan oleh para pemerhati lingkungan adalah perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami kerugian besar.

“Pemerintah harus memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kawasan kelola rakyat dan melindungi hak dan wilayah kelola masyarakat adat, mengevaluasi kembali izin yang telah dikeluarkan dan melaksanakan moratorium”, kata Anang, seorang aktivis.

Menurut mereka, Kalteng merupakan propinsi terluas ketiga di indonesia. Namun, luas 1,5 kali pulau Jawa dan luas hutan kurang lebih 10 juta hektar ternyata tidak lagi memberi berkah pada masyarakat sekitarnya. Pemerintah menganggap sumber daya alam sebagai modal ekonomi yang tinggi sehingga sewaktu-waktu dapat dieksploitasi atau dikonversi menjadi uang.

Akibatnya, keuntungan besar tidak dinikmati oleh rakyat, namun oleh para investor yang rakus akan kekayaan dengan praktik pengelolaan usaha yang buruk dan tidak jarang menciptakan persoalan di tengah masyarakat.

Para investor diberi fasilitas yang demikian mewah, namun disisi lain rakyat dibiarkan terlunta-lunta dan berjuang sendiri tanpa perhatian. Dilihat secara kasat mata, praktik seperti ini sungguh tidak adil. Saat ini banyak kalangan umum melihat bahwa rakyat telah kehilangan fungsi dan peran pemerintah yang sesungguhnya.

Pernyataan dan tuntutan itu sedianya akan disampaikan kepada gubernur Kalteng, tetapi mereka hanya ditemui kepala biro humas dan protokoler setda Kalteng Drs. Kardinal Tarung.

Sumber: http://ldpborneo.org


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Wednesday, May 4, 2011
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved