Selamat Datang!

HARI DEKLARASI HAM

Setiap tanggal 10 Desember bangsa Indonesia memperingati sebagai hari deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Asasi Manusia di tanah air ini.

Berikut disampaikan kutipan pesan HAM dari KontraS untuk memperingati hari deklarasi HAM di Indonesia yang diambil dari Komisi Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS):

Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

“Pemerintah Indonesia Harus Mengedepankan Pendekatan Perdamaian dan Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan HAM”

Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.

Secara Internasional, Pesan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada 10 Desember 2010 adalah “Human Rights Defenders Who Act to End Discrimination”. Pesan yangdikeluarkan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (Office of the High Commissioner of Human Rights) ini menitik beratkan pada ‘Pembela HAM yang menjadi titik sentrum perubahan untuk mengubah berbagai tindak diskriminasi yang masih banyak terjadi di dunia hari ini. Pesan ini senada dengan jaminan hukum hak asasi manusia di Indonesia. sebagaimana yang diterangkan dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100, “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga  kemasyarakatan  lainnya,  berhak  berpartisipasi  dalam  perlindungan,  penegakan,  dan pemajuan hak asasi manusia.”

Perhatian Internasional, tidak mengecualikan kondisi HAM di Indonesia. Sampai sejauh ini praktik penegakan HAM Indonesia masih belum dikelola secara baik. Masih banyak terdapat diskriminasi dan keberpihakan secara negatif oleh aparat hukum dan pemerintah hari ini, meskipun sudah banyak terdapat legislasi yang menjamin HAM. Oleh karenanya dalam kesempatan hari HAM 2010 ini, KontraS ingin memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu yang menjadi ukuran penting penegakan HAM di Indonesia hari-hari ini, selain isu-isu lainnya, yaitu;

Pertama, kegagalan Negara dalam menihilkan laju kekerasan di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Rasa aman masyarakat di Papua hilang karena masih banyak praktek kekerasan seperti yang didokumentasikan dalam video youtube. Kondisi ini dikuti dengan serangkaian pengkondisian isu keamananan yang mengancam hak warga Papua, seperti bocornya dokumen Kopassus yang menargetkan sejumlah aktifis sipil di Papua dan terjadinya operasi gelap penyerangan ke pemukiman dan rumah anggota TNI. Respon negara pun lemah dan tak berarti. Mekanisme Peradilan HAM untuk kasus video kekerasan warga Distrik Tingginambut amat jauh dari standar HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah yaitu Konvenan Hak Sipil Politik (UU No. 12 tahun 2005) dan Konvensi Anti Penyiksaan (UU No. 5 tahun 1998) yang menegaskan asas fair trial.

Kriminalisasi masih terjadi layaknya zaman orde baru terhadap sejumlah aktifis politik Papua terutama terhadap mereka yang menyampaikan aspirasinya secara damai. Lebih buruk lagi, proses kriminalisasi ini diikuti dengan praktek-praktek kekerasan terhadap para tersangka dan buruknya kondisi infrastruktur/layanan di tahanan.

Kedua,Minimnya mekanisme sanksi yang diterapkan kepada oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan. Akibatnya praktik kekerasan masih kerap terjadi di berbagai wilayah. Sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat internal, misalnya dimutasi atau dinonaktifkan dari jabatannya.Umumnya kekerasan terjadi pada saat proses penyidikan di kantor-kantor kepolisian, atau terkait dengan pengamanan sengketa lahan milik korporasi bisnis. Ambigu Kepolisian juga terlihat diantara dua gambaran umum penanganan kasus; terorisme dan perlindungan kelompok minoritas. Pada kasus terorisme, Polri dan khususnya Densus 88 melakukan praktik kekerasan secara berlebihan, antara lain: aksi salah tangkap, tidak membawa surat penangkapan dan penahanan, pemeriksaan tidak didampingi pengacara, keluarga tidak diberikan akses untuk bertemu, penyiksaan dalam tahanan. Sementara dalam situasi lainnya, Polri justru nampak lemah dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan kelompok horizontal, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) kepada kelompok-kelompok minoritas.

Ketiga, ketiadaan sikap politik Presiden SBY atas empat rekomendasi DPRI-RI terkait kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998. Keempat, belum ada perhatian serius dari negara untuk isu Pembela HAM. Kasus Munir lebih banyak menjadi perhatian masyarakat awam dan internasional. Padahal semakin tidak diselesaikannya kasus ini, semakin menjadi symbol pengabaian Negara. Lebih jauh, kekerasan terhadap pekerja HAM dan pembela demokrasi masih terus terjadi sepanjang 2010 diantaranya kepada Jurnalis (16 kasus), aktifis anti korupsi (seperti Tama S Langkun) dan para aktifis lingkungan.

Empat catatan problem penegakan HAM di atas amat krusial untuk diselesaikan pemerintahan SBY-Boediono. Pemerintah membutuhkan keberanian untuk menghadirkan terobosan-terobosan penting khususnya pada isu penegakan HAM;

Pertama, dengan mengambil momentum hari HAM Internasional ini, pemerintah perlu mengumandangkan rencana pembentukan cetak biru (Blue Print) penegakan HAM yang menjelaskan visi-teknisnya.

Kedua, presiden SBY perlu mengumandangkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan penegakan HAM selama ini, terutama terhadap praktek buruk pemerintah dimasa lalu yang mengakibatkan banyak warga sipil, diantaranya, dibunuh, dihilangkan dan ditahan secara sewenang-wenang. Tindakan ini bisa diikuti dengan meminta Jaksa Agung memecah kebuntuan proses hukum perkara pelanggaran HAM berat, dengan cara membangun kerja sama dengan Komnas HAM dan memanggil ahli-ahli hukum HAM internasional untuk memberikan saran penuntasan kasus jika terdapat kendala legal serta mencari mereka yang masih hilang.

Ketiga, upaya dialog harus terus dilakukan di Papua. Negara demokratis tidak boleh anti-dialog dengan warga negaranya. Pembacaan kondisi sosial politik Papua tidak disempitkan sekedar dalam kerangka minimalis self determination semata.

Keempat, Kapolri Timor Pradopo harus segera membuat terobosan terkait dengan banyaknya praktek peyimpangan anggota Polri dalam bentuk kekerasan dan pengabaian hukum. Penangan masalah ini tidak bisa sekedar menunggu penuntasan program grand strategy Polri 2005-2025. Akan terlalu lama, buat masyarakat kecil menanti jaminan keamana dan keadilan atas kasus-kasusnya jika harus menunggu hingga 2025.

Mari bersama menghormati HAM.

Sumber foto: uniosil.org


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Friday, December 10, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved