Selamat Datang!

SEBUAH CATATAN PERJALANAN KEHIDUPAN PETANI (3)



"Lahirnya Dasar Peraturan Agraria di Indonesia"

5. Agrarische Wet (1870)

Berkembangnya liberalisme membuat para pengusaha swasta Belanda menuntut diberikannya kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Indonesia. Tuntutan yang dilatarbelakangi adanya penyimpangan-penyimpangan dan rintangan akibat dari pelaksanaan tanam paksa ini akhirnya berujung pada keluarnya Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) pada tahun 1870.


Agrarische Wet ini yang kemudian menjadi dasar peraturan agraria di Indoensia.


Agrarische Wet ini tercantum dalam pasal 51 I.S yang berisi sebagai berikut :


1.    Gubernur Jendral tidak diperbolehkan menjual tanah.


2.    Dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa dan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.


3.    Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli atau yang digunakan untuk pengembalaan ternak umum, ataupun yang masuk lingkungan desa dan atau keperluan lain.


4.    Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah hak Erpacht untuk paling lama 75 tahun.


5.    Gubernur Jendral menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak-hak rakyat.


6.    Gubernur Jendral tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau yang masuk lingkungan desa untuk penggembalaan ternak umum ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum berdaarkan pasal 133; dan untuk keperluan perkebunan yang diselanggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pengganti kerugian yang layak.


7.    Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu Hak Eigendom, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda eigendom itu, yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada Negara dan desa; dan pula tentang hal-hal menjualnya kepada orang yang tidak masuk golongan rakyat asli.


8.    Persewaan tanah oleh rakyat asli  kepada orang-orang bukan rayat asli berlaku menurut peraturan undang-undang.


Dengan ditetapkannya Undang-Undang Agraria 1870 maka para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa lainnya mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berusaha di perkebunan-perkebunan Indonesia. Sejak itu pula keuntungan demi keuntungan dinikmati modal asing, semntara para petani/rakyat Indonesia semakin memikul penderitaan yang kian hebat.


Agrarische Wet (1870) memuat ketentuan yang pada dasarnya berisi dua maksud pokok, satu sisi memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk berkembang di Indonesia sisi lain melindungi hak-hak rakyat Indonesia atas tanahnya. Agrarische Wet ini yang kemudian menjadi dasar peraturan agraria di Indonesia dan kemudian menimbulkan banyak masalah karena memiliki sifat dualistis. Bagi orang asing terutama untuk menjamin perkembangan perusahaan swasta, berlaku hokum barat, sedangkan bagi rakyat Indonesia berlaku hokum adat.


Beberapa hak tanah yang pokok dalam Agrarische Wet, 1870 :


1. Hak Eigendom


Hak ini diberikan kepada orang asing untuk selama-lamanya guna keperluan perluasan kota atau untuk mendirikan perusahan kerajinan. Tanah yang masuk dalam hak ini hanyalah tanah yang ada dalam lingkungan kota dan tempat lainnya yang dipandang perlu. Luasnya tidak boleh lebih dari 10 bahu. Namun dalam prakteknya pembatasan tidak berlaku karena selalu dapat dimintakan perluasan berapa saja dengan jalan permintaanya dibagi-bagi menjadi beberapa pembagian yang masing-masing tidak lebih dari 10 bahu.


Tanah hak Eigendom tidak termasuk milik Negara, jika ingin memiliki tanah hak ini bisa didapat dengan jalan membeli dari tanah hak milik rakyat Indonesia. Walaupun ada peraturan larangan menjual tanah orang Indonesia kepada orang asing jual beli tanah eigendom ini bisa dilakukan dengan cara tidak langsung, dimana pemilik tanah hak Indonesia melepaskan haknya, maka tanah itu diambil oleh Negara. Dari situ Negara kemudian berhak menjual tanah kepada orang asing dengan Hak Eigendom.  Cara seperti ini maka jual beli dikatakan tidak melanggar undang-undang dan larangan penjualan tanah hak rakyat Indonesia kepada orang asing praktis tidak berlaku.


2. Hak Erfpacht


Adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap tahun kepada pemilik tanah, baik berupa uang maupun penghasilan. Hak Erfpacht berarti juga hak sewa turun temurun, jadi apabila pemegang hak Erfpacht meninggal dunia hak ini akan tetap berlaku dan beralih kepada ahli warisnya. Hak Erfpacht juga dapat dipindahtangankan dengan cara dijual kepada orang lain.


Ada tiga macam hak tanah Erfpacht, yaitu :


a.       Untuk pertanian dan perkebunan besar


b.      Untuk pertanian dan perkebunan kecil


c.       Untuk mendirikan pekarangan atau rumah peristirahatan


Untuk pertanian besar batas luas tanah adalah 500 bahu (350 Ha) dengan angka waktu paling lama 75 tahun, pemegang hak ini diwajibkan untuk membayar sewa maksimum 5 gulden tiap bahu tiap tahun. Erfpacht untuk perkebunan dan pertanian kecil khusus diperuntukan bagi orang-orang Eropa yang tergoong “kurang mampu” dan organisasi badan hukumyang berkedudukan di Indonesia. Batasannya untuk perorangan 25 bahu, badan hukum 500 bahu. Jangka waktu paling lama 25 tahun dengan besarnya uang sewa 1 gulden per bahu per tahun.


3. Hak Konsesi


Diberikan dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk menanamkan modalnya dilapangan pertanian dengan mendapatkan tanah seluas-luasnya. Lamanya hak konsesi 75 tahun dengan luas 3.500 Ha. Yang menerima hak konsesi adalah orang-orang Belanda atau persekutuan dagang lainnya yang berkedudukan di Nederland ata Hindia Belanda.


Dalam sistem tanah Konsesi ada tanah yang dipinjamkan pada penduduk oleh pihak onderneming untuk dipakai oleh penduduk, yang disebut tanah jaluran. Sistem jaluran dibuat oleh pengusaha sebagai “kebijaksanaan” mereka untuk menghindari kewajiban menyediakan tanah bagi penduduk yang tempat tinggalnya di wilayah Konsesi, dimana menurut ketentuan kontrak 1878 adalah seluas 4 bahu (2,84 ha) untuk setiap penduduk. Adanya sistem tanah jaluran ini semakin menampakkan kekontrasan antara pengusaha dan rakyat sekitar wilayah konsesi, dimana pengusaha berhak menanam di tanah yang luas sementara rakyat hanya boleh menggunakan hak di tanah yang sangat kecil.


4. Hak Sewa


Selain memerlukan tanah untuk tanaman dengan usia yang panjang para pemodal besar swasta juga memerlukan tanah untuk tanaman dengan usia pendek/semusim (tebu, tembakau,nila). Untuk mendapatkan tanah tersebut diadakan lagi undang-undang sewa tanah yaitu Grondhuur Ordonantie di Jawa dan Madura untuk daerah Surakarta dan Jogjakarta mempunyai undang-undang Vorstenlandesh Grondhuur Raglement.


Dengan Grondhuur Ordonantie maka para pengusaha mendapat jaminan dan bantua dari pemerintah dala mendapatkan tanah dengan uang sewa yang murah. Campur tangan pemerintah dalam urusan sewa tanah ini sudah pasti merugikan rakyat dan dalam setiapkesempatan pemerintah selalu berdiri di pihak pengusaha dalam menghadapi rakyat yang menyewakan tanahnya.


Dalam teorinya sewa tanah ini didasarkan atas “suka rela” namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit rakyat yang “dipaksa” untuk menyewakan tanahnya. Dengan adanya sistem premi yang diterima oleh para lurah dari pengusaha maka pengusaha bisa memerikan “perintah halus” kepada lurah untuk memaksa para petani menyewakan tanahnya, maka dengan demikian praktis para petani sudah tidak merdeka lagi menanam di tanahnya sendiri.




Bersambung...




Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Tuesday, September 28, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved