Selamat Datang!

SEBUAH CATATAN PERJALANAN KEHIDUPAN PETANI (2)

3. Awal Mula Pajak Tanah dan Sewa Tanah

Pada 1799 VOC dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena mengalami kebangkrutan.  Beberapa factor penyebab kebangkrutan antara lain system monopoli, system serah wajib dan kerja paksa yang membawa pada kemerosotan moral para penguasa dan menyebabkan penderitaan penduduk. Bubarnya VOC maka kekuasaan di ambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pengaruh masuknya paham liberal di Belanda dan Eropa pada umumnya turut membawa perubahan-perubahan politik kolonial di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem feodal dengan kebijakan penyerahan wajib dan kerja paksa secara perlahan berubah kea rah kebebasan bercocok tanam dan berdagang. Kekuasaan Bupatipun dibatasi hanya sebagai pegawai pemerintahan yang bertugas memungut pajak.

Salah satu pembaruan terpenting pada masa ini ialah pengenalan sistem pemungutan pajak tanah oleh Raffles. Sistem pajak tanah merupakan gagasan baru tentang sistem sewa tanah di tanah jajahan. Menurut Raffles sistem pembayaran wajib dan kerja paksa akan memberikan peluang penindasan, dan penduduk petani tidak akan didorong semangatnya untuk bekerja, maka sistem penyerahan wajib dan kerja paksa harus diganti dengan sistem pemungutan pajak tanah yang dianggap akan menguntungkan Negara dan penduduk.

Penerapan pajak tanah dilakukan secara bertahap dimulai dari penetapan pajak per distrik, per desa hingga perorangan. Isi pokok sistem pajak tanah ini berpangkal pada peraturan pemungutan semua hasil penanaman, baik lahan sawah maupun lahan tegalan. Penerapan pajak tanah diklasifikasikan atas kesuburan tanah yaitu terbaik (I), sedang (II) dan kurang (III) dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pajak Tanah Sawah

    1. Golongan I : ½ hasil panenan

    2. Golongan II : 2/5 hasil panenan

    3. Golongan III : 1/3 hasil panenan





  1. Pajak Tanah Tegalan

    1. Golongan I : 2/5 hasil panenan

    2. Golongan II : 1/3 hasil panenen

    3. Golongan III : ¼ hasil panenan




Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi dan beras yang ditarik secara perorangan dari petani penduduk tanah jajahan. Penarikan pajak dilakukan oleh petugas pemungut pajak.

Sistem lain yang dilakukan pada masa itu adalah sistem sewa tanah, sistem ini diasumsikan bahwa pemerintah colonial Belanda adalah pemiliktanah, karena dianggap sebagai pengganti raja-raja di Indonesia. Maka para petani yang menggarap tanah di anggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah.  Karena itu petani harus membayar sewa tanah atau pajak tanah yang digarapnya.

Sistem sewa tanah diluncurkan dengan harapan akan memberikan kebebasan dan kepastian hokum serta merangsang untuk menanam tanaman dagang kepada para petani dan menjaga pendapatan negara kolonial yang mantap. Hanya saja dalam pelaksanaanya sistem sewa tanah tidak berjalan lancer banyak pertentangan yang terjadi khususnya diwilayah tanah partikelir dan di daerah Priyangan yang menggunakan sistem wajib kopi yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang sistem sewa tanah.

Terjadinya perlawanan dalam bentuk peperangan seperti perang Diponegoro (1825-1830) turut menghambat dan menambah masalah bagi pemerintahan Belanda, sehingga pada tahun 1830 sistem sewa tanah dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Van Den Bosch dan menghidupkanlembali sistem tanam paksa dengan cara yang lebih keras.

4. Tanam Paksa (1830 – 1870)

Saat Van Den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda dia mengusulkan penerapan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel di Indonesia. Sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib  pada masa VOC dan sistem pajak tanah. Maka dengan demikian yang menjadi ciri pokok dari sistem tanam paksa adala keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian rakyat, bukan dalam bentuk uang. Tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam rakyat yang utama adalah kopi, tebu dan indigo.

Berdasar ketentuan Lembaran Negara tahun 1834 No.2 ketentuan pelaksanaan sistem tanam paksa sebagai berikut :

  1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual dipasaran Eropa.

  2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleg melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.

  4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

  5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

  6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama yang gagal bukan karena kelalaian penduduk.

  7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka.


Sistem tanam paksa ini telah berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mengirimkannya ke Negara Belanda dan kemudian dijual ke pasar dunia, yang mendatangkan keuntungan besar. Dari keberhasilan ini yang kemudian menyelamatkan negeri Belanda dari jeratan utang dan menjadikan Amsterdam, ibu kota Belanda menjadi pusat perdagangan dunia untuk komoditi tropis.

Keberhasilan yang dicapai tidak selalu berjalan mulus, dalam prakteknya pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menemui masalah, antara peraturan yang dibuat dengan pelaksanaan lapangan tidak sesuai. Begitu juga dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat pedesaan seperti beban akibat gagal panen yang ditanggung oleh masyarakat yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah, penyerahan hasil pertanian yang melebihi dari ketentuan akibat dari penyalahgunaan kewenangan para pegawai pemerintahan. Penyiksaan, tidak diberinya upah dalam melakukan kerja paksa.

Pada 1870 akibat dari pergeseran kekuasaan politik dari tangan kaum konservatif ke tangan kaum liberal secara berangusr-angsur sistem tanam paksa dihapuskan dan berganti dengan sistem perusahaan swasta, sistem kerja paksa berubah dengan sistem kerja upah bebas. Perubahan ini diikuti dengan pembukaan tanah jajahan bagi penanaman modal swasta Belanda dan terjadi pembukaan tanah-tanah perkebunan swasta.

Bersambung…


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Friday, September 17, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved