Selamat Datang!

SEBUAH CATATAN PERJALANAN KEHIDUPAN PETANI (1)

Tanggal 24 September 1960 dirayakan sebagai hari kelahiran UU Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960. Oleh Soekarno hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1963, Nomor 169 tahun 1963.

Namun sayang  dalam perjalanannya UUPA No.5/1960 ternyata tidak dapat memberi kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para petani, keinginan untuk mengolah tanah demi kemakmuran berujung pada kemisikinan dan hilangnya hak atas tanah. Berikut beberapa catatan perjalanan kehidupan para petani  dari masa ke masa.

  1. Kehidupan Petani di Bawah Sistem Feodalisme


Sistem feodalisme yang dimaksud adalah suatu system ekonomi dimana raja, keluarganya dan para bangsawan serta penguasa daerah sebagai tuan dan rakyat petani sebagai abdi. System ini jelas menyatakan bahwa alat produksi seperti tanah dimiliki oleh raja, bahkan rakyatpun dapat dikerahkan untuk kepentingan penguasa.

Dalam system ini rakyat hanya mempunyai hak menggunakan, tidak berhak memiliki atau menguasai. Dari tanah garapannya  petani diwajibkan menyerahkan separo hasil garapannya kepada raja sebagai upeti. Rakyat/petani pun harus bekerja untuk raja atau para penguasa daerah sebagai bentuk tanda bakti rakyat terhadap penguasa tanpa di upah.

Kondisi ini jelas membuat para petani semakin miskin karena tidak ada hasil produksi yang bisa mereka simpan untuk keberlangsungan hidup mereka. Hasil garapan habis untuk upeti raja dan hanya cukup untuk kebutuhan sendiri.

  1. Petani masa VOC dan Sistem Kolonialisme


Ada 4 ciri pokok sistem kolonial yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi dan dependensi.  Dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas.

Dominasi juga berlangsung dalam ciri eksploitasi yaitu pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan penjajah. Penduduk pribumi diperas tenaga dan hasil produksinya untuk diserahkan kepada pihak penjajah yang kemudian oleh pihak penjajah dikirim ke Negara induknya untuk kemakmuran mereka.

Diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis. Golongan penjajah dianggap sebagai bangsa yang superior, sedangkan penduduk pribumi yang dijajah dipandang sebagai bangsa yang rendah atau hina.

Dependensi muncul akibat dari semakin besar, kuat dan kokohnya negara penjajah terhadap masyarakat jajahannya yang semakin miskin dan sengsara sehingga munculah ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap Negara penjajah karena memiliki modal besar, teknologi, pengetahuan dan keterampilan.

Ketika kaum kolonial menjarah ke tanah jajahan mereka menaklukan kaum feodal dengan keunggulan militernya. Mereka tidak menggulingkan kekuasaan kaum raja dan para bangsawan melainkan memanfaatkan mereka sebagai perantara kaum kolonial dengan para rakyat tanah jajahannya. Raja dan Bupati tidak dicopot kekuasaannya tapi mereka dipakai sebagai alat untuk memungut hasil produksi rakyat petani yang kemudian diserahkan ke kaum penjajah. Dengan situasi demikian maka kaum feodal merasa semakin kuat selain itu mereka dengan senang hati melakukan karena mereka tidak dicopot dari jabatannya. Tapi sebaliknya para petani semakin bertambah beban penderitaannya, selain tenaga mereka diperas hasil produksi mereka juga dikuras.

Di Indonesia kaum penjajah masuk pertama kali dalam wujud armada dagang di tahun 1602, mereka kemudian membentuk suatu gabungan perseoraan Belanda atau sindikat dagang yang kemudian disebut VOC (Vereenigde Oost Indsche Compagnie). Oleh pemerintah Belanda VOC diberi hak eksklusif untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung Harapan dan Kepulauan Solomon (Boxer 1983). Politik perdagangan VOC berorientasi pada pasaran di Eropa, sehingga ini berdampak pada kebijakan-kebijakan yang di ambil di Indonesia sering berubah-ubah, akibatnya ini lebih merugikan kepentingan rakyat pribumi karena harus terus menerus mengganti menanam dan tanaman hanya untuk kepentingan perdagangan VOC.

Penaklukan VOC terhadap kaum feodal tidak pada upaya pengambilan kekuasaan melainkan lebih ditekankan pada tuntutan pengakuan kekuasaan dalam bentuk penyerahan produk pertanian dari penduduk. Bentuk penyerahan produk ditetapkan dalam dua system yaitu system Leveransi atau penyerahan wajib dan system Kontingensi atau penyerahan barang dengan jumlah yang ditentukan oleh VOC. Pada system Leveransi adalah penyerahan barang-barang yang jumlahnya berubah-ubah dan dibeli dengan harga tertentu, sedangkan system Kontingensi berupa penyerahan barang-barang yang diwajibkan dalam jumlah yang telah ditetapkan dengan mendapat bayaran kembali dalam jumlah sedikit atau tidak mendapat pembayaran sama sekali.

Dalam rangka peningkatan pendapatan dari system penyerahan wajib VOC juga menerapkan system penanaman wajib sebuah komoditi, yaitu kopi. Yang terkenal saat itu adalah “perkebunan kopi a la Priyangan”.

Kopi di tanam pada sebuah hamparan lahan dengan cara membuka hutan baru, para petani dikerjakan dengan system kerja paksa.  Ironisnya lagi dalam pelaksanaan diserahkan oleh para bupati menurut system feodal. Dengan system kerja paksa ini para petani dipaksa untuk bekerja rodi dalam membuka lahan, penggarapan lahan, penanaman biji kopi, pemeliharaan, pemanenan hingga pengangkutan produksi. Menurut ketentuan setelah menerima pembayaran dari VOC bupati meneruskannya kepada para petani, namun pada kenyataannya itu diselewengkan oleh para bupati sehingga kesengsaraan para petani semakin besar.

Sistem Priyangan ini yang kemudian sebagai landasan penciptaan system tanam paksa pada 1830 oleh pemerintah kolonial Belanda.

Seolah tidak puas menyengsarakan para petani VOC juga melakukan penjualan tanah-tanah kepada orang – orang partikelir (swasta) sejak 1627. Tanah-tanah yang dijual kemudian dikenal dengan nama “tanah partikelir”. Penjualan tanah partikelir didasarkan atas hukum hak milik tanah di bawah feodalisme, dimana raja sebagai pemilik tanah mutlak termasuk penduduk di dalamnya.  Saat tanah dijual kepada orang-orang swasta maka beralih pula kekuasaan atas tanah beserta penduduknya ke tangan orang-orang partikelir, mereka kemudian menjadi tuan-tuan tanah yang juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat kepala-kepala kampung, petugas keamanan serta memungut hasil produksi dari penduduk setempat serta berhak menggunakan tenaga penduduk secara bebas untuk kepentinganya. Bisa dikatakan tanah partikelir adalah Negara di dalam Negara, dimana rakyat diperbudak, ditindas dan diperas oleh tuan tanah. Rakyat tidak memiliki hak apa-apa hanya beban semakin terus bertambah, kondisi ini yang kemudian rakyat yang tinggal di tanah partikelir hidup sangat miskin dan menderita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak jarang mereka mencuri, merampok, hingga membunuh karena dorongan untuk membela diri dan mengatasi rasa lapar.

Bersambung…


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Sunday, September 5, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved