Selamat Datang!

PEMBAHARUAN AGRARIA JALAN MENUJU KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

Refleksi Hari Tani Nasional, 24 September 2010

24 September 1960 merupakan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang oleh Soekarno hari tersebut ditetapkan juga sebagai Hari Tani Nasional.

24 September 2010 merupakan Hari Tani Nasional ke - 50. pada kesempatan tersebut berbagai organisasi rakyat, aliansi petani, mahasiswa dan aktivis lainnya melakukan aksi demonstrasi. Di Jakarta aksi di pusatkan di depan Istana Negara yang dihadiri sekitar 3000 masa aksi, Di Surabaya sekitar seribuan orang melakukan aksinya di depan kantor Gubernur Jatim setelah melakukan long march dari Tugu Pahlawan Surabaya. Di Makassar para mahasiswa melakukan aksi di depan gedung DPRD Makassar.

50 tahun sudah berlalu sejak lahirnya UUPA No.5/1960 harapan dimana UU ini bisa membawa perubahan lebih pada kesejahteraan petani pada kenyataannya justru sebaliknya. Permasalahan yang datang baik secara ekonomi dan social terus menimpa para petani dan sepertinya tidak pernah berhenti. Tidak terdistribusikannya pupuk dengan baik menyebabkan pupuk langka dibeberapa daerah dan menyebabkan harga pupuk menjadi naik, kebijakan agraria yang rumit memberatkan para petani dan kini yang menjadi permasalahan secara nasional adalah semakin sempitnya lahan garapan pertanian akibat pemberiaan lahan secara luas kepada para pemodal besar dalam membuka lahan untuk kegiatan dibidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Berdasar data BPS (Sensus Pertanian 2003) jumlah rumah tangga petani kecil dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare, baik milik sendiri maupun dengan cara menyewa meningkat dari 10,8 juta keluarga tahun 1993 menjadi 13,7 juta keluarga tahun 2003. Data lain juga menunjukkan bahwa luas pertanian padi di Indonesia pada tahun 2010 hanya tinggal 12.870 juta hektar atau menyusut 0,1 persen dari tahun sebelumnya 12.883 juta hektar. Luas lahan pertanian secara keseluruhan diperkirakan saat ini berjumlah 19.814 juta hektar atau menyusut 13 persen dibanding tahun 2009.

Sementara itu kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto melalui releasenya kepada Viva News.Com 26 September 2010 menyampaikan bahwa setidaknya masih ada 7,8 juta hektar lahan terlantar yang tersebar di seluruh Indoensia. Lahan tersebut bisa digunakan untuk lahan pertanian, energy dan perumahan rakyat. Joyo juga menjamin bahwa lahan tersebut tidak akan diperuntukan bagi kepentingan politis atau bisnis.

Saat ini BPN terus melakukan pemetaan tanah-tanah terlantar se Indonesia untuk dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan ini dilakukan sesuai dengan amanat PP No. 11/2010 sebagai kepedulian BPN terhadap Reformasi Agraria dan UUPA No.5/1960 tentang Pokok Agraria.

Joyo menyampaikan ada 3 hal yang diisyaratkan dalam PP No.11/2010 yaitu PERTAMA menugaskan BPN untuk menertibkan tanah-tanah itu menjadi tanah yang produktif, seperti dalam sistem ekonomi dan politik negara.

KEDUA, Pendayagunaan dan pemanfaatan tanah-tanah yang akan diterbitkan kepada masyarakat melalui Prona Agraria. Kemudian digunakan untuk merespons kepentingan strategis negara, yaitu menggariskan tiga hal untuk pengembangan pangan, termasuk pertanian, pengembangan energi dan perumahan rakyat.

KETIGA, Tanah terlantar itu juga bisa menjadi cadangan negara yang akan diperlukan bila timbul suatu bencana atau relokasi dan sebagainya. Ini akan diserahkan ke petani, tapi konteksnya bukan langsung diserahkan ke petani, tapi memalui mekanisme. Hal ini untuk mengatasi sengketa-sengketa yang terjadi.

Perjuangan untuk mendapatkan nasib dan kesejahteraan yang baik bagi para petani tampakya masih akan mengalami jalan panjang. Dengan kekuatan dan kebersamaan seluruh rakyat serta upaya yang dilakukan terus menurus diharapkan mampu membangkitkan semangat para petani dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Usep Setiawan, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (2006) mengatakan “Pembaruan agraria sebagai jalan menuju tegaknya keadilan sosial dan kesejahteraan umum, perwujudannya sangat bergantung pada sejauh mana rakyat melalui organisasinya berkemampuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan itu. Serikat-serikat petani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan kaum miskin kota adalah jantung dari perjuangan pembaruan agraria sejati. Jangan pernah bosan untuk mendorong penguasa agar mau memihak rakyat jelata, tapi jangan pernah menyandarkan sepenuhnya nasib kita kepada para penguasa. Untuk itu, perkuat terus organisasi kita, jaga semangat massa, perbanyak kawan, tunjukan ketauladanan, ciptakan prestasi, dan galang solidaritas. Dari rahim rakyat Negara ini lahir, dan di tangan organisasi rakyatlah segenap perwujudan cita-cita bangsa akan ditentukan.”


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Wednesday, September 29, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved