Selamat Datang!

ORMAS PETANI SIAPKAN AKSI HARI TANI NASIONAL

Guna mempersiapkan hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2010, sejumlah ormas dan NGO’s mengelar konferensi pers sekaligus meresmikan pembentukan panitia bersama hari tani nasional yang ke 50,digelar pada hari Rabu (1/9) di Sekretariat Bersama Mampang Prapatan 14/5 Jakarta.

Sejumlah organisasi itu antara lain, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Masyarakat Tani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Koalisi Anti Utang, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Pemuda Demokrat Indonesia, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Institute of Global Justice, Serikat Nelayan Indonesia, Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia.

Henry Saragih, Ketua SPI yang juga sebagai salah satu juru bicara menyatakan bahwa, “Lima puluh tahun yang lalu, Undang-Undang NO 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) disahkan sebagai payung hukum agraria di Indonesia dalam merombak ketidakadilan struktur agraria warisan pemerintah kolonial. UUPA 1960 adalah realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan kekayaan alam dan cabang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak, dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya, Iwan Nurdin dari KPA menambahkan, “Hari Kelahiran UUPA NO 5 Tahun 1960 ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno melalui KEPRES NO 169 Tahun 1963 mengingat masyarakat Indonesia yang agraris, maka UUPA 1960 diharapkan akan mengakhiri derita kaum tani yang secara historis terbukti tangguh melawan pemerintahan kolonial dan terbukti berperan kongkrit dalam perang revolusi kemerdekaan nasional Indonesia.

Oleh karena itu bagi rakyat miskin,  terutama petani gurem dan buruh tani, lahirnya UUPA 1960 merupakan tonggak yang sangat berharga untuk dilaksanakannya pembaruan agraria.

Dikatakan Gus Din Ketua API, Namun setelah 50 tahun sejak UUPA ditetapkan, keadaan petani di Indonesia tetap dalam kondisi yang terpuruk dan tidak ada perbaikan taraf hidup yang berarti. Tentu saja ada yang salah dari penerapan kebijakan agraria di Indonesia, katanya.

Disamping itu ada kebijakan pertanahan yang harus kita hadang bersama yakni RUU Pengadaan Tanah, kata Iwan. Dijelaskanya adanya RUU ini erat kaitanya dengan Nasional Summit kemarin yang fokus menyoroti masalah buruknya infrastruktur, KPA sangat menyadari dibalik RUU ini terdapat kepentingan para pengusaha untuk mendapatkan kemudahan akses tanah dengan tanpa resiko, tegasnya.

Ketiga juru bicara diatas juga menyebutkan bahwa angka konflik agraria di Indonesia dari tahun ketahun terus mengamali peningkatan yang cukup berarti, belum lagi campur tangan aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam ruang konflik agraria yang cenderung mengunakan pendekatan represif sebagaimana dalam tiga kasus penembakan dan kriminalisasi petani pada pertengahan tahun ini di Riau, Jambi dan Banggai.

Oleh karena itu pada peringatan hari tani nasional ke 50, bertepatan juga dengan setengah abad UUPA atau tahun emas kebijakan yang pro rakyat miskin. Semangat itulah yang menjadi dasar pembentukan Panitia Bersama Peringatan Hari Tani Nasional yang akan mengelar mobilisasi dan aksi-aksi damai di berbagai wilayah dan Jakarta demi keadilan untuk kaum tani dan rakyat Indonesia, dengan tuntutan utama:

  1. Redistribusikan segera 9 juta tanah kepada rakyat tani melalui Pembaruan Agraria Nasional dengan  Tertibkan dan dayagunakan 7 juta tanah terlantar untuk reforma agraria  dan kebutuhan pangan, energi serta perumahan rakyat.

  2. Lindungi pertanian keluarga dan tolak koorporatisasi pertanian (food estate)

  3. Hentikan kriminalisasi dan  kekerasan terhadap petani

  4. Susun UU Hak Asasi Petani

  5. Tolak RUU Pengadaan Tanah

  6. Cabut UU Perkebunan, Kehutanan, Sumber Daya Air, Pangan, dan Undang sektoral lainya  yang bertentangan dengan semangat UUPA.

  7. Segera Bentuk Komisi Ad Hoc penyelesaian konflik agraria dan pelaksana reforma agraria

  8. Lindungi dan penuhi hak petani atas akses sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian.

















Sumber: kpa.or.id

Sumber foto: beritaseni.com


Dipublikasikan oleh CU Betang Asi pada hari Monday, September 13, 2010
Share this post :

Post a Comment

 
Copyright © 2009 - CU Betang Asi | Berbasis Masyarakat Dayak Yang Terpercaya dan Abadi di Kalimantan Tengah - All Rights Reserved